Bank Dunia telah menyetujui dua Pinjaman Kebijakan Pembangunan (DPL)
dengan nilai total $800 juta atau Rp7,2 triliun untuk terus mendukung
program prioritas reformasi yang dimotori pemerintah Indonesia.
Pinjaman
ini bagian dari rangkaian tahunan DPL yang dimulai sejak 2004.
Upaya-upaya ini telah berhasil memperbaiki kondisi-kondisi investasi,
pengelolaan keuangan publik dan meningkatkan pembangunan infrastruktur.
Hal ini menjadi pondasi utama untuk pembangunan yang kuat dan inklusif
di Indonesia.
Dari kedua pinjaman, DPL ketujuh senilai $600 juta
bertujuan memperdalam upaya-upaya reformasi yang didukung oleh DPL
terdahulu dalam menghilangkan ketidakpastian bagi investor yang hendak
menanam investasi; memperkuat pengelolaan anggaran dan dana di
pemerintah pusat; dan meningkatkan pengentasan kemiskinan dan pelayanan
publik.
“Selama beberapa tahun terakhir, pengeluaran konsumen dan
perkembangan sektor swasta telah menggerakkan perkembangan ekonomi
Indonesia. Pembangunan jangka menengah diperkirakan akan bersifat lebih
kuat dan inklusif, berkat reformasi-reformasi ambisius yang kini
berlangsung di berbagai lini, ” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di
Indonesia, Stefan Koeberle dalam keterangan yang diterima VIVAnews di
Jakarta, Jumat, 19 November 2010.
“Tren-tren positif ini telah
menggugah investor-investor internasional untuk melihat potensi besar
yang dimiliki Indonesia. Karena itu, menjadi penting bagi Indonesia
untuk tetap melanjutkan reformasi-reformasi yang bersifat struktural dan
institusional".
Melalui pinjaman lainnya, yaitu Pinjaman
Kebijakan Pembangunan Keempat senilai $200 juta, Bank Dunia mendukung
upaya Indonesia untuk meningkatkan jumlah dan efisiensi pengeluaran
pemerintah di sektor infrastruktur – terutama dalam pengadaan listrik,
jalanan, air dan pelayanan sanitasi. Rangkaian DPL telah mendukung
peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur oleh sektor swasta
melalui pembentukan susunan kerjasama antara publik dan swasta serta
susunan tata kelola dalam akuisisi lahan, perlindungan lingkungan dan
procurement publik.
“Infrastruktur terus menjadi salah satu
kendala dalam investasi di Indonesia. Dalam hal ini, adanya peningkatan
pembiayaan dalam sektor infrastruktur oleh pemerintah dalam dana tahun
depan merupakan kemajuan positif. Ada perubahan-perubahan penting
lainnya yang disusun untuk menarik minat lebih banyak investasi dari
kelompok swasta dalam sektor ini, yang akan dibutuhkan untuk jangka
panjang,” kata Koeberle.
Pada akhir 2010, DPL 4 diharapkan dapat
membantu Indonesia dalam sejumlah hal: Meningkatkan pembiayaan bidang
infrastruktur di tingkat nasional dan sub-nasional sebesar lebih dari 50
persen dan 35 persen berturut-turut sejak 2006. Meningkatkan proporsi
subsidi listrik yang diberikan pada konsumen dengan pendapatan rendah.
Menyiapkan penawaran-penawaran yang bersaing dan transparan untuk
transaksi kerjasama antara public-swasta. Memperbaiki pengeluaran publik
dan menawarkan resiko korupsi yang kecil melalui peningkatan
transparansi dan akuntabilitas.
itu sih alasam dari pemerintah nyatanya taril TDL naik terus,subsidi BBM dikurangi ,sekolah swasta yang tanpa subsidi juga sudah bertambah banyak.jalan masih bayak yang rusak dan menyebabkan naiknya angka kecelakaan.kita tunggu saja deh di gunakan unut apa pinjaman negara kita nantinya...