perdagangan Indonesia dengan India

Nilai total perdagangan Indonesia dengan India diperkirakan mencapai 12 miliar dollar AS selama 2010 atau lebih besar, baik dari 2009 maupun 2008 sebelum terjadi krisis global.
"Sepertinya ada peningkatan. Pada 2010, kelihatannya bisa tercapai 12 miliar dollar AS," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Gusmardi Bustami di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Jumat (17/12/2010).
Perkiraan itu dinilai realistis mengingat nilai total perdagangan di antara kedua negara sempat menurun sedikit menjadi 9,6 miliar dollar AS pada 2009 akibat krisis global dan menunjukkan peningkatan bermakna selama 2010.
Menurut data Kementerian Perdagangan, nilai total perdagangan antara Indonesia dan India sepanjang Januari-September 2010 sudah mencapai 9,3 miliar dollar AS.
Selain itu, pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan India (ASEAN-India Free Trade Agreement atau AIFTA) juga sedikit banyak ikut mendorong peningkatan perdagangan di antara kedua negara.
"Indonesia mulai memberlakukan AIFTA pada 1 Oktober, tapi penggunaan fasilitas preferensi AIFTA sudah cukup banyak. Menurut data Kementerian Perdagangan, nilai surat keterangan asal (SKA) preferensi AIFTA sudah mencapai 120 juta dollar AS," katanya.
Ekspor Indonesia ke India, yang jumlah penduduknya mencapai 1,17 miliar jiwa dan ekonominya tumbuh pesat, cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Nilai ekspor Indonesia ke India yang pada 2005 mencapai 2,9 miliar dollar AS naik menjadi 3,4 miliar dollar AS pada 2006 dan bertambah menjadi 4,9 miliar dollar AS pada 2007.
Tahun 2008, nilai ekspor Indonesia kembali naik menjadi 7,1 miliar dollar AS dan naik lagi menjadi 7,4 miliar dollar AS pada 2009.
Sementara itu, selama Januari-Agustus 2010, ekspor Indonesia ke India mencapai 6 miliar dollar AS atau meningkat 34,7 persen jika dibandingkan periode yang sama pada 2009.
Perdagangan Indonesia dengan India juga selalu surplus. Tahun ini, selama Januari-September, surplus perdagangan Indonesia ke India mencapai 4,6 miliar dollar AS.
Dalam hal ini, komoditas ekspor terbesar Indonesia ke India adalah minyak sayur, minyak sawit mentah, batu bara, biji tembaga, kacang mete, kertas koran, mesin dan elektronik, produk kimia, karet alam, balata, barang dari kaca, serta bubur kertas.

Sementara itu, komoditas ekspor terbesar India ke Indonesia antara lain adalah nilon, bahan kimia organik, produk besi dan baja, tembaga dimurnikan, serat sintetis, serta kapas.

Indeks diperkirakan melemah

Saham-saham sektor komoditas diperkirakan menjadi penopang bagi pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis, 16 Desember 2010.

"Indeks diperkirakan melemah lagi, karena aksi profit taking (ambil untung) dalam empat hari terakhir ini," kata Kepala Riset PT Recapital Securities
Penguatan saham-saham komoditas tersebut, menurut Pardomuan, disebabkan kenaikan harga batu bara dan minyak sawit mentah dunia. "Kami sarankan saham komoditas untuk ke depannya," tutur dia.

Recapital Securities kemudian merekomendasikan saham PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP), dan PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) untuk transaksi hari ini. "Fundamental perseroan bagus dan didukung harga komoditas di pasar dunia yang sedang meningkat," ujar Pardomuan.

Kendati demikian, Pardomuan mengingatkan saham berkode AALI masih dibayangi oleh pelemahan harga. "Tapi, itu bisa diakumulasi, jadi rekomendasinya beli di saat harganya terkoreksi," kata dia.

pinjaman kebijakan pembangunan

Bank Dunia telah menyetujui dua Pinjaman Kebijakan Pembangunan (DPL) dengan nilai total $800 juta atau Rp7,2 triliun untuk terus mendukung program prioritas reformasi yang dimotori pemerintah Indonesia.

Pinjaman ini bagian dari rangkaian tahunan DPL yang dimulai sejak 2004. Upaya-upaya ini telah berhasil memperbaiki kondisi-kondisi investasi, pengelolaan keuangan publik dan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi pondasi utama untuk pembangunan yang kuat dan inklusif di Indonesia.

Dari kedua pinjaman, DPL ketujuh senilai $600 juta bertujuan memperdalam upaya-upaya reformasi yang didukung oleh DPL terdahulu dalam menghilangkan ketidakpastian bagi investor yang hendak menanam investasi; memperkuat pengelolaan anggaran dan dana di pemerintah pusat; dan meningkatkan pengentasan kemiskinan dan pelayanan publik.

“Selama beberapa tahun terakhir, pengeluaran konsumen dan perkembangan sektor swasta telah menggerakkan perkembangan ekonomi Indonesia. Pembangunan jangka menengah diperkirakan akan bersifat lebih kuat dan inklusif, berkat reformasi-reformasi ambisius yang kini berlangsung di berbagai lini, ” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Stefan Koeberle dalam keterangan yang diterima VIVAnews di Jakarta, Jumat, 19 November 2010.

“Tren-tren positif ini telah menggugah investor-investor internasional untuk melihat potensi besar yang dimiliki Indonesia. Karena itu, menjadi penting bagi Indonesia untuk tetap melanjutkan reformasi-reformasi yang bersifat struktural dan institusional".

Melalui pinjaman lainnya, yaitu Pinjaman Kebijakan Pembangunan Keempat senilai $200 juta, Bank Dunia mendukung upaya Indonesia untuk meningkatkan jumlah dan efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur – terutama dalam pengadaan listrik, jalanan, air dan pelayanan sanitasi. Rangkaian DPL telah mendukung peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur oleh sektor swasta melalui pembentukan susunan kerjasama antara publik dan swasta serta susunan tata kelola dalam akuisisi lahan, perlindungan lingkungan dan procurement publik.

“Infrastruktur terus menjadi salah satu kendala dalam investasi di Indonesia. Dalam hal ini, adanya peningkatan pembiayaan dalam sektor infrastruktur oleh pemerintah dalam dana tahun depan merupakan kemajuan positif. Ada perubahan-perubahan penting lainnya yang disusun untuk menarik minat lebih banyak investasi dari kelompok swasta dalam sektor ini, yang akan dibutuhkan untuk jangka panjang,” kata Koeberle.

Pada akhir 2010, DPL 4 diharapkan dapat membantu Indonesia dalam sejumlah hal: Meningkatkan pembiayaan bidang infrastruktur di tingkat nasional dan sub-nasional sebesar lebih dari 50 persen dan 35 persen berturut-turut sejak 2006. Meningkatkan proporsi subsidi listrik yang diberikan pada konsumen dengan pendapatan rendah. Menyiapkan penawaran-penawaran yang bersaing dan transparan untuk transaksi kerjasama antara public-swasta. Memperbaiki pengeluaran publik dan menawarkan resiko korupsi yang kecil melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

itu sih alasam dari pemerintah nyatanya taril TDL naik terus,subsidi BBM dikurangi ,sekolah swasta yang tanpa subsidi juga sudah bertambah banyak.jalan masih bayak yang rusak dan menyebabkan naiknya angka kecelakaan.kita tunggu saja deh di gunakan unut apa pinjaman negara kita nantinya...